BAKTI SOSIAL DAN PENYLUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

image
By deddy Triono On Tuesday, August 22 nd, 2017 · no Comments · In

Humas (23/7) | Kegiatan Penyuluhan dibidang hukum terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kegiatan baksos dan penyuluhan hukum tersebut diterimalangsung oleh Bapak Drs. Mahmud Sariadji, M.Si. selaku Kepala Kecamatan Genteng. Pemateri dalam kegiatan penyuluhan hukum ialah Dr.Sarwirini, S.H,.MS ( Akademisi MKIK ) dan Kompol Danny Yulianto, S.H ( Kapolsek Genteng)

Kegiatan bakti sosial dan penyuluhan hukum ini merupakan perwujudan kepedulian mahasiswa hukum terhadap kehidupan masyarakat dan peran serta dalam rangka mensejahterakan kehidupan untuk lebih baik. Latar belakang dilselenggarakan kegiatan ini disebabkan akhir-akhir ini melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Harapan dan tujuan dilaksanakan acara ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas terhadap masyarakat mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagi korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *