IMPLEMENTASI PERMA NO 13 TAHUN 2016 DALAM SEMINAR NASIONAL POTENSI DAN PROSPEK PEMIDANAAN KORPORASI

image
By deddy Triono On Tuesday, August 22 nd, 2017 · no Comments · In

Humas (19/07) | Dalam seminar ini, yang berperan sebagai moderator adalah Dr. Sarwirini, SH., M.H Ketua Program Studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di Sekolah Pasca Sarjana UNAIR. Seminar Nasional Potensi dan Prospek Pemidanaan Korporasi yang diadakan oleh Clinic Anti-Corruption & Criminal Policy (CACCP) FH UNAIR yang bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum dengan pembicara :
1. Prof. Dr. Sunar Jaya, S.H.,M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
2. Dr. Arminsyah (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.H. (Akedemisi Fakultas Hukum Universitas Jember)
4. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.,H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
Peserta dihadiri oleh akademisi, perwakilan kejaksaan, pengacara, mahasiswa S1, S2, S3 terlebih lagi dengan mengundang para pembicara yang ahli dibidangnya yang menjadi daya tarik bagi peserta seminar. Terbukti dari banyakanya peserta yang hadir baik dalam kota Surabaya maupun luar kota yang turut serta menghadiri acara ini mulai pukul 09:00-12:00.
Prof. Dr. Sunar Jaya, S.H., M.H mengemukakan bahwa perma ini akan menciptakan kepastian hukum, jadi sudah jelas jika dulu pertanggungjawaban korporasi masih didasarkan pengalam penegak hukum. Tahun 1955 korporasi dihukum dengan cara pengampuan, ada juga yg menghukum korpporasi dengan kurungan. Di perma sudah tegas mengangkat undang-undang bahwa 100 undang-undang memungkinkan korporasi diberi sanksi. Ada 2 yaitu denda dan pidana tambahan (sanksi pencabutan ijin).
Rohnya perma tercantum dalam Pasal 3 tentang actus reus dan mens rea. Penting bagaimana korporasi melakukan perbuatan pidana, korporasi tidak ada wujud dan tidak ada nyawa. Pasal 3 mengatur tentang siapa yang dimintai tanggung jawab korporasi, jadi Pasal 3 menganut setidaknya ada 2 doktrin, yaitu:
1. Setiap perbuatan pengurus adalah menjadi perbuatan korporasi, jadi simbol korporasi ada dipengurus jadi apa yg dilakukan. Yang dianut rancangan KUHP kurang tepat jika KUHP kita hanya menganut identifikasi maka orang lain atau karyawan jika berbuat untuk kepentingan perusahaan maka tdk dihukum itulah kelemahannya maka hanya orang-orang yang ada di anggaran dasar yang bisa dihukum. Identifikasi adalah orang-orang secara format yang termuat dalam anggraan dasar, jika ini yg terjadi maka banyak tapi atas nama korporasi tidak dijerat.
2. Orang yang secara de facto mengendalikan itu kelompok pertama bisa dijerat dalam perma. Kelompok kedua, karyawan yang berbuat krn hubungan kerja dipasal 3 maka ketika berbuat untuk kepentingan sesuai dengan kepentingan maka bisa dijerat. Teori responden superior yg digunakan amerika lebih mudah untuk menjerat korporasi denagn menggunakan teori ini, turunan dari vicarious liability. Bagaimana jika perusahaan dengan yang memberi kuasa, di indonesia banyak. Maka sudah diatur dalam perma.
Dr. Arminsyah, dikeluarkannya peraturan mengenai pertanggung jawaban terhadap korporasi disebabkan karena korporasi sering dugunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam hal pemeriksaan korporasi maka mahkamah agung berinovasi untuk menerbitkan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Polemik krusial penanganan subyek hukum korporasi terletak dalam pembuatan dakwaan, ancaman hukuman (sering mendakwa dengan sanksi bersifat kumulatif dan alternatif) karena tidak sama dengan subyek hukum. Tidak ada harmonisasi mengenai pengertian, ruang lingkup, hukum acaranya (proses penyidikan dan cara mengadili) korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.H, bebicara kejahatan korporasi, maka kesulitan untuk menyidik karena didalamnya ada kejahatan terorganisasi, transnasional, cyber crime maka dampak yang ditimbulkan sangat meluas. Dalam KUHP tidak diatur korporasi sbg subjek hukum pidana, pemidanaan terhadap korporasi tdk mungkin pidana badan tetapi pidana denda, denda tidak efektif tapi dianggap sebagai sumbangan bukan sanksi maka dimunculkanlah pidana tambahan.

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.,H. adanya perma 13 tahun 2016 semoga dapat memberikan pedoman terhadap penegak hukum untuk mengadili subyek hukum korporasi. Doktin ultra vires sudah tidak berlaku disebabkan teori tersebut tidak bisa menjangkau korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Teori ultra vires hanya menjangkau tanggungjawab kepada pengurus korporasi saja.
Dalam seminar ini harapan kedepan perlunya kebijakan untuk memeprtanggungjawabkan pidana korporasi dan harus dikaitkan bidang administrasi. Maka pembaruan hukum pidana harus dilkukan secara integral dan keadilan bisa ditegakan. Acara ini ditutup dengan penyerahan plakat kepada pembicara dan moderator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *